Beda Current ratio dengan LDR dan LDR bank umum vs LDR BPR

Bedanya current dengan LDR adalah jika current membandingkan antara aset lancar dengan hutang lancar, sedangkan LDR adalah Kredit yg diberikan dibagi dengan (DPK + modal inti + KLBI).

Jika dilihat dalam laporan keuangan, dua rasio tersebut sama2 membandingan antara aktiva (pembilang) dengan passiva (penyebut). Namun jika diinterpretasikan maka berbeda. Jika Current rasio semakin besar prosentase nya maka likuiditas smakin baik, dan jika LDR semakin besar prosentasenya maka justru smakin rawan likuiditasnya atau semakin jelek. Karena faktor pembentuk LDR yakni kredit yg diberikan, walaupun termasuk asset, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai aset lancar. Karena kredit yg diberikan merupakan pinjaman yg diberikan kepada nasabah yg meminjam uang dari bank (dianggap sbg piutang oleh bank) dan memiliki jangka waktu pengembalian tertentu. Sehingga jika semakin besar kredit yg diberikan maka resiko kredit atau kita sebut Kredit Macet, akan semakin besar (jumlah krdit yg diberikan ekuivalen dengan resiko krdit). Jika resiko kredit semakin besar maka tentu akan mengganggu likuiditas perbankan. Selain itu, kredit yang diberikan berasal dari kas bank, Dan kas merupakan aset lancar yang paling likuid. Sehingga jika terlalu banyak pinjaman yang diberikan maka tentunya mengganggu likuiditas.

PERBEDAAN LDR UMUM DENGAN LDR BPR. Sebenarnya hanya terletak dari faktor pembentuknya saja. Dimana simpanan masyarakat untuk bank umum terdiri dari tabungan, deposito dan giro. Sedangkan untuk LDR BPR tidak memasukan faktor giro, karena BPR memang tidak diperbolehkan menerima simpanan berupa giro. Dan BPR tidak memasukan pula unsur KLBI sebagai faktor penyebut dalam perhitungan LDR. Karena Kriteria bank umum yang layak menyimpan dana pemerintah (KLBI), salah satunya adalah bank yang bersangkutan harus memiliki jaminan berupa Surat Utang Negara (SUN) atau SBI.

Yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) tidak ditujukan kepada BPR ? padahal kan justru BPR lah yang lebih mampu merambah masyarakat pedalaman, contohnya BPR BKK. Jika alasanya hanya karena tidak memiliki SUN saja, menurut saya pribadi pemerintah berarti pilih kasih dan kurang percaya terhadap kemampuan BPR.